Kemenag Pamekasan Tanggapi Aspirasi Jamaah pada Rapat Dengar Pendapat di DPRD

Pamekasan, 4 November 2025 — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan turut menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh DPRD Pamekasan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua dan Komisi IV DPRD Pamekasan serta diikuti oleh perangkat daerah terkait, perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Dinas Kesehatan, BPS BPIH, BPJS, ketua KBIHU, dan perwakilan jamaah haji se-Kabupaten Pamekasan.

Dalam forum tersebut, berbagai masukan dan pertanyaan disampaikan, antara lain mengenai jadwal dan mekanisme pemeriksaan kesehatan, kemungkinan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, kejelasan prosedur istitha’ah, sistem transportasi ke asrama haji, hingga mekanisme pendampingan oleh KBIHU saat pemberangkatan.

Komitmen Kemenag: Pelayanan Semakin Profesional

Kepala Kemenag Pamekasan melalui Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Halim, menyampaikan bahwa seluruh masukan tersebut menjadi penguatan bagi Kemenag dalam mempersiapkan pelayanan terbaik bagi jamaah.

“Kami sangat menghargai aspirasi masyarakat. Ini menjadi bagian dari evaluasi dan penyempurnaan layanan penyelenggaraan haji di Pamekasan. Prinsip kami adalah memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh jamaah mendapatkan pendampingan optimal,” ujar Halim.

Halim menambahkan bahwa proses istitha’ah kesehatan, transportasi pemberangkatan, dan layanan administrasi haji akan terus ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.

“Kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan KBIHU agar pelayanan jamaah berjalan efektif dan humanis sejak dari daerah,” tegasnya.

Transportasi dan Pendampingan

Selain kesehatan, isu transportasi menuju asrama haji menjadi sorotan. Jamaah meminta agar bus yang disediakan layak dan disiapkan tanpa membebankan biaya tambahan.

KBIHU, yang selama ini mendampingi jamaah sejak proses awal, juga memohon akses masuk ke asrama haji pada hari keberangkatan. Menurut mereka, pendampingan di titik akhir merupakan bagian penting untuk menjaga ketenangan jamaah, terutama bagi yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji.

“Kita ingin jamaah merasa tenang sejak diberangkatkan dari kabupaten sampai tiba di asrama,” kata seorang pengurus KBIHU.

Selain itu, jamaah berharap seragam dan suvenir haji dapat dibagikan lebih awal untuk memudahkan persiapan.

Komitmen Pengawasan

Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Pamekasan menegaskan bahwa seluruh catatan aspirasi akan ditindaklanjuti. Menurutnya, pelayanan haji merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus semakin membaik setiap tahun.

“Kami memastikan semua masukan ini tidak berhenti di forum. DPRD akan mengawal agar ada perbaikan layanan untuk jamaah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan haji merupakan momentum pelayanan negara kepada warganya. Karena itu, koordinasi lintas sektor—mulai dari Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS, hingga Puskesmas—diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Tindak Lanjut dan Sinergi

Kemenag Pamekasan juga memastikan bahwa petugas haji daerah (PHD) dipersiapkan secara selektif sesuai ketentuan, serta mendukung keterlibatan KBIHU dalam pendampingan jamaah selama proses pemberangkatan.

Lebih lanjut, Kemenag akan menyusun langkah teknis bersama pemangku kepentingan terkait atas sejumlah aspirasi jamaah, seperti:

• Penegasan alur pemeriksaan kesehatan jamaah

• Edukasi pembiayaan pelayanan medis

• Optimalisasi transportasi menuju asrama haji

• Penyerahan perlengkapan dan seragam haji bagi jamaah

• Mekanisme pendampingan di titik pemberangkatan

“Kami berharap sinergi ini memastikan jamaah haji Pamekasan dapat berangkat dengan tenang, nyaman, dan terlayani secara profesional,” tutupnya.

Harapan dan Tindak Lanjut

RDP ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antara DPRD, Kemenag, Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan KBIHU. Seluruh pemangku kepentingan diminta menyusun langkah teknis dan garis waktu pelaksanaan, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan jamaah dan pelayanan administrasi haji di daerah.

Masyarakat berharap forum serupa dapat digelar secara berkala untuk menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang semakin baik dan humanis.